Money Politik: Catatan Kelam PILKADA Serentak

Money Politik: Catatan Kelam PILKADA Serentak

Money politik telah menjadi bayang-bayang gelap dalam setiap proses demokrasi di Indonesia, termasuk dalam perhelatan PILKADA serentak. Praktik ini tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga membahayakan masa depan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Di setiap tahapan PILKADA, godaan untuk memengaruhi suara rakyat dengan iming-iming uang atau barang sering kali menjadi alat bagi para kandidat atau tim sukses mereka. Alih-alih berkompetisi melalui program dan visi-misi, sejumlah kandidat memilih jalan pintas dengan membeli suara rakyat. Praktik ini memperlihatkan lemahnya integritas moral dan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Dampak money politik tidak hanya berhenti di hari pencoblosan. Pemimpin yang terpilih melalui praktik kotor ini cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok pendukungnya dibandingkan rakyat luas. Lebih buruk lagi, praktik ini memperkuat budaya korupsi karena mereka merasa perlu “mengembalikan modal” yang telah dikeluarkan selama kampanye.

PILKADA sejatinya adalah momentum untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Namun, dengan money politik, kesempatan itu sering kali tersandera oleh kepentingan jangka pendek. Rakyat harus sadar bahwa menerima uang atau barang sebagai imbalan suara bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga mengorbankan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten dan amanah.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak – pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas – untuk bersama-sama melawan praktik money politik. Tanpa kesadaran kolektif ini, PILKADA serentak akan terus menjadi catatan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.